RANGKUMAN : Sumber Hukum Acara Pidana menurut kitab undang undang hukum pidana @hukumonlinepidanaperdata

Materi Ringkasan ini mengenai Sumber Hukum Acara Pidana menurut kitab undang undang hukum pidana @hukumonlinepidanaperdata
-pengertian hukum acara pidana pdf
-tujuan hukum acara pidana
-materi hukum acara pidana lengkap pdf
-sumber hukum acara pidana
-dasar hukum acara pidana
-makalah hukum acara pidana
-asas hukum acara pidana
-sejarah hukum acara pidana

ilmu hukum | jurusan hukum | fakultas hukum | sarjana hukum | hukum bisnis | hukum internasional | hukum administrasi negara | fakultas hukum terbaik di indonesia

Rangkuman Pengertian Sumber Hukum Pidana

disarikan oleh Pengacara Yuni Amd SH

• Menurut laman wikipedia adalah;

          Keputusan penguasa yang berwenang untuk  memberikan keputusan tersebut. Artinya                          keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu.

• Menurut arti katanya adalah: asalnya hukum
• Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu

1.       Sumber Hukum Acara Pidana

a)      UUD 1945 pd pasal 24 dan 25

b)      Undang-Undang  Nomor 8/1981tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Merupakan ketentuan umum yangg berlaku dalam setiap pemeriksaan perkara pidana, tetapi KUHAP bukan satu-satunya sumber hukum acara pidana

Pasal 284 KUHAP “ Terhadap semua perkara diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, kecuali diberlakukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (lex spesialis serogate legi generalis)

  Sumber Hukum Acara Pidana yangg relevan dengan Hukum Acara Pidana, al :

1)      Undang-Undang nomer 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman RI

2)      UU 14/85 jo UU 5/2004 ttg perubahan UU 14/85 ttg MA yg dirubah 3/2009

3)      UU 49/2009 ttg perubahan kedua UU 2/1986ttg peradilan umum

4)      UU 2/2002 ttg kepolisian RI

5)      UU 16/2004 ttg kejaksaan RI

6)      PP 27/1983 ttg pelaksanaan KUHAP

7)      UU 46/2009 Pengadilan Tipikor

8)      UU 23/1997 ttg pengadilan anak jo UU 11/2012 ttg system peradilan pidana anak

9)      UU 26/2000 ttg peradilan HAM



Demikian artikel rangkuman hukum telah kita tuntaskan, selanjutnya kita akan persiapkan pembahasan  ASAS ASAS HUKUM ACARA PIDANA