DOWNLOAD Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru lengkap PDF (nonmiliterperdata)
Berikut Kita akan menguraikan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru, termasuk LINK PDF DOWNLOAD lengkap. Nantinya juga akan menyusul kuhp militer dan kuhap Perdata.
Dizaman digital ini banyak kemudahan yang diperoleh oleh para mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat yang ingin “melek” hukum atau yang lagi memiliki permasalahan didunia hukum.
--------------
KUHP dalam bentuk pdf ini juga memudahkan pekerjaan kita (salah satu team pengacara di Balikpapan), kenapa begitu karena aktivitas yang mobile saat harus menyelesaikan pekerjaan sambil jalan darat, laut maupun udara dapat dengan mudah mencari referensi hukum dari berbagai sumber peraturan perundang-undangan.
Hukum Positif yang berlaku di Indonesia saat ini atau masih berjalan, dalam bentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis sebagai prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Baik hukum tertulis maupun tidak merupakan jenis hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Hukum tidak tertulis sebagaimana yang ada salah satu contohnya adalah hukum adat, sedangkan hukum yang tidak tertulis bukan hanya pidana dan perdata.
Namun dengan berbagai literatur yang penulis salah satu pengacara di Balikpapan baca maka dapatlah disampaikan sedikit tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ini atau yang sering disebut KUHPM yakni disebut sebagai hukum pidana militer dalam artian materiil, yang merupakan KUHP yang berlaku bagi anggota Militer.
Hukum Pidana Militer ini dapat diartikan secara sederhana sebagai aturan-aturan pidana yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi anggota Militer, tidak berlaku bagi Warga Negara lainnya atau masyarakat sipil yang bukan anggota militer.
Pengertian hukum pidana diambil dari laman wikipedia adalah sebagai berikut:
(1) Menurut buku Prof. Moeljatno, S.H
Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagai barang siapa yang melanggar tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengna cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
(2) Menurut Sudarsono
Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.
Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti:
ü Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peratuan Dasar Pokok-Pokok Agraria
ü Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
ü Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.
Mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni sebagai berikut :
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim
Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI menurut pengertiannya yang diambil dari sumber laman wikipedia adalah merupakan publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk kebijakan, pengumuman, Peraturan dan Perundangan yang dikeluarkan oleh Badan, Lembaga atau Pemerintah berketentuan setelah perncatatan dan dipublikasikan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia mempunyai Kekuatan pemaksaan atas pemberlakuan pada keseluruhan wilayah kedaulatan Republi Indonesia.
Berdasarkan Pengertian diatas maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah salah satu lembaran negara.
kitab undang undang hukum pidana mengatur hal hal berikut kecuali
Pasal 103
Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku I ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.
Kepanjangan dari KUHP adalah Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Namun kebanyakan kita praktisi hukum lebih sering menyebutkan singkatannya yakni dengan menyebut KUHP atau umum dikenal dengan KUH Pidana atau dalam bahasa Belandanya adalah Wetboek Van Stafrecht.
Banyak sekali buku-buku dan makalah-makalah ataupun artikel tentang dasar-dasar hukum pidana, di artikel selanjutnya kita akan membahas secara lebih mendetail tentang dasar-dasar hukum pidana ini ditinjau dari berbagai kumpulan pustaka
saat ini amatlah mudah untuk menemukan e-book tentang berbagai macam dan berbagai pidang tidak terkecuali buku-buku tentang hukum pidana dari berbagai sumber, dan berbagai penulis. Dari penulis generasi sebelum kemerdekaan sampai dengan saat ini. Dari Penulis dikalangan pendidik, praktisi sampai mahasiswa-mahasiswi yang sedang menyelesaikan tugas studinya.
Salah satu rujukan buku-buku yang membahas hukum pidana adalah buku karangan Prof Sudarto, baik dalam bentuk hardcopy maupun buku Prof Sudarto pdf.
Buku-buku Beliau menjadi rujukan di berbagai fakultas hukum. Beliau merupakan Salah satu pendiri Universitas Diponegoro Semarang, dan seorang Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Salahsatu kalimat Beliau yang dikutip dari laman facebook tentang Beliau, adalah :
“ Pembaharuan hukum pidana tetap berkisar pada manusia, sehingga ia tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, ialah kasih saying terhadap sesama” (Prof. Sudarto, S.H)
Sekitar 25 Tahun mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan Universitas Diponegoro, Prof. Sudarto, S.H. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka di bidang hukum pidana.
Sejak Tahun 1961 Beliau aktif didunia pendidikan di Universitas Semarang diganti dengan yang saat ini dikenal Universitas Diponegoro (UNDIP).
Karya tulis penting Beliau, antara lain adalah:
Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.
Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.
Hukum Pidana dan perkembangan masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.
Suatu dilemma dalam Pembaharuan dalam sistem Pidana Indonesia, UNDIP, 1974.
LINK DOWNLOAD
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru Pdf
silahkan klik
Kitab Undang Undang Hukum Pidana PDF
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pdf
KUHP dalam bentuk pdf apalagi jika kitab undang undang hukum pidana lengkap pdf, ini biasa kita cari untuk melengkapi referensi kita yang paling efisien dibandingkan kita harus membawa kemana-mana dalam bentuk hardcopy, ditambah lagi jika penjelasannya pdf ini lebih membantu kita lagi karena apa yang dimaksud oleh Pembuat Undang-Undang yang sebenarnya akan kita pahami di penjelasannya.Dizaman digital ini banyak kemudahan yang diperoleh oleh para mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat yang ingin “melek” hukum atau yang lagi memiliki permasalahan didunia hukum.
--------------
KUHP dalam bentuk pdf ini juga memudahkan pekerjaan kita (salah satu team pengacara di Balikpapan), kenapa begitu karena aktivitas yang mobile saat harus menyelesaikan pekerjaan sambil jalan darat, laut maupun udara dapat dengan mudah mencari referensi hukum dari berbagai sumber peraturan perundang-undangan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk contoh bentuk hukum
KUHP adalah salah satu contoh bentuk hukum positif biasa dikenal dengan istilah Ius Constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya bahwa hukum positif itu merupakan hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.Hukum Positif yang berlaku di Indonesia saat ini atau masih berjalan, dalam bentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis sebagai prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Baik hukum tertulis maupun tidak merupakan jenis hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Hukum tidak tertulis sebagaimana yang ada salah satu contohnya adalah hukum adat, sedangkan hukum yang tidak tertulis bukan hanya pidana dan perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk jenis hukum
tertulis dan bentuk hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia bagi masyarakat IndonesiaKitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dalah
memberikan pengertian tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah suatu hal yang gampang-gampang susah bahkan oleh seorang lulusan Sarjana Hukumpun, karena apa?? keterbatasan pembahasan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ini dikampus.Namun dengan berbagai literatur yang penulis salah satu pengacara di Balikpapan baca maka dapatlah disampaikan sedikit tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ini atau yang sering disebut KUHPM yakni disebut sebagai hukum pidana militer dalam artian materiil, yang merupakan KUHP yang berlaku bagi anggota Militer.
Hukum Pidana Militer ini dapat diartikan secara sederhana sebagai aturan-aturan pidana yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi anggota Militer, tidak berlaku bagi Warga Negara lainnya atau masyarakat sipil yang bukan anggota militer.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah
Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.Pengertian hukum pidana diambil dari laman wikipedia adalah sebagai berikut:
(1) Menurut buku Prof. Moeljatno, S.H
Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagai barang siapa yang melanggar tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengna cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
(2) Menurut Sudarsono
Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.
Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti:
ü Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peratuan Dasar Pokok-Pokok Agraria
ü Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
ü Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.
Mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni sebagai berikut :
Pidana Pokok
1. Pidana Mati;2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan;
Pidana Tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu;2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim
kitab undang undang hukum pidana lembaran negara
Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI menurut pengertiannya yang diambil dari sumber laman wikipedia adalah merupakan publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk kebijakan, pengumuman, Peraturan dan Perundangan yang dikeluarkan oleh Badan, Lembaga atau Pemerintah berketentuan setelah perncatatan dan dipublikasikan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia mempunyai Kekuatan pemaksaan atas pemberlakuan pada keseluruhan wilayah kedaulatan Republi Indonesia.
Berdasarkan Pengertian diatas maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah salah satu lembaran negara.
kitab undang undang hukum pidana mengatur hal hal berikut kecuali
Pasal 103
Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku I ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.
Download Buku Hukum Pidana
saat ini amatlah mudah untuk menemukan e-book tentang berbagai macam dan berbagai pidang tidak terkecuali buku-buku tentang hukum pidana dari berbagai sumber, dan berbagai penulis. Dari penulis generasi sebelum kemerdekaan sampai dengan saat ini. Dari Penulis dikalangan pendidik, praktisi sampai mahasiswa-mahasiswi yang sedang menyelesaikan tugas studinya.KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Kepanjangan dari KUHP adalah Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Namun kebanyakan kita praktisi hukum lebih sering menyebutkan singkatannya yakni dengan menyebut KUHP atau umum dikenal dengan KUH Pidana atau dalam bahasa Belandanya adalah Wetboek Van Stafrecht.
Banyak sekali buku-buku dan makalah-makalah ataupun artikel tentang dasar-dasar hukum pidana, di artikel selanjutnya kita akan membahas secara lebih mendetail tentang dasar-dasar hukum pidana ini ditinjau dari berbagai kumpulan pustaka
saat ini amatlah mudah untuk menemukan e-book tentang berbagai macam dan berbagai pidang tidak terkecuali buku-buku tentang hukum pidana dari berbagai sumber, dan berbagai penulis. Dari penulis generasi sebelum kemerdekaan sampai dengan saat ini. Dari Penulis dikalangan pendidik, praktisi sampai mahasiswa-mahasiswi yang sedang menyelesaikan tugas studinya.
Salah satu rujukan buku-buku yang membahas hukum pidana adalah buku karangan Prof Sudarto, baik dalam bentuk hardcopy maupun buku Prof Sudarto pdf.
Buku-buku Beliau menjadi rujukan di berbagai fakultas hukum. Beliau merupakan Salah satu pendiri Universitas Diponegoro Semarang, dan seorang Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Salahsatu kalimat Beliau yang dikutip dari laman facebook tentang Beliau, adalah :
“ Pembaharuan hukum pidana tetap berkisar pada manusia, sehingga ia tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, ialah kasih saying terhadap sesama” (Prof. Sudarto, S.H)
Sekitar 25 Tahun mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan Universitas Diponegoro, Prof. Sudarto, S.H. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka di bidang hukum pidana.
Sejak Tahun 1961 Beliau aktif didunia pendidikan di Universitas Semarang diganti dengan yang saat ini dikenal Universitas Diponegoro (UNDIP).
Karya tulis penting Beliau, antara lain adalah:
Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.
Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.
Hukum Pidana dan perkembangan masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.
Suatu dilemma dalam Pembaharuan dalam sistem Pidana Indonesia, UNDIP, 1974.
LINK DOWNLOAD
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru Pdf
silahkan klik
Kitab Undang Undang Hukum Pidana PDF